Postingan

Masalah Publik (Infrastruktur) Dan Bentuk Gaya Kepemimpinan nya

  Nama : Adam Adam Alfian Nur NIM : 201910050311015   Banyak sekali sebenarnya masalah-masalah public yang ada di kaltara saat ini, salah satunya adalah infrastruktur. Infrastruktur merupakan hal yang menjadi perbincangan warga saat ini, karena masih ada nya pelayanan dan beberapa fasilitas yang kurang saat ini atau belum memenuhi kriteria. Seperti misalnya masih adanya beberapa jalanan yang rusak, masalah listrik, masalah telekomunikasi seperti kurangnya kekuatan pada masalah internet. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo mengatakan infrastruktur masih menjadi persoalan utama di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Dia pun menyarankan agar Pemprov Kaltara memasukkan rancangan anggaran infrastruktur ke APBN tahun 2018. Kita juga tahu bahwa kaltara ini merupakan provinsi yang baru atau bisa di katakana masih kurang nya sekali masalah infrastruktur di bandingkan dengan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia saat ini. Pemerintah Pusat dan DPR sudah melakukan pembicaraan

Model kepemimpinan Bupati Bulungan Kalimantan Utara

  H.   Sudjati, S. H. Lahir di Semarang, 13 maret 1954, umur 66 Tahun) adalah Bupati kabupaten Bulungan yang menjabat pada periode 2016 hingga 2021. Sudjati menggantikan bupati sebelumnya yaitu Budiman Arifin. Setelah terpilih dalam Pilkada Bulungan 2015, Dan sudjati berpasangan dengan wakil bupati Ingkong Ala. INGKONG ALA, SE, Msi lahir di Bulungan, 17 Nonember 1966, umur 49 Tahun). Kabupaten ini sebelumnya merupakan wilayah Provinsi Kalimantan Timur Sejak tahun 1999 kabupaten ini telah dimekarkan menjadi tiga kabupaten dan satu kota masing-masing Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan. Pada tahun 2013, keempat wilayah otonom tersebut beserta Kabupaten Tana Tidung memisahkan diri dari Kalimantan Timur dan menjadi wilayah provinsi baru Kalimantan Utara. Kepemimpinan merupakan proses dalam memengaruhi, memotivasi, dan membuat orang lain untuk berkontribusi terhadap kesuksesan dan efektivitas suatu organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujua

GAYA KEPEMIMPINAN SEORANG KANG YOTO

  Gaya kepemimpinan seorang kang yoto adalah sebuah gaya kepemimpinan yang baru, dan gaya kepemimpinannya itu berhasil menghidupkan kembali kekayaan atau modal sosial bangsa kita, yakni system gotong royong. Menurutnya, kebanyakan kita kurang menyadari bahwa gotong royong itu mrupakan hal yang paling penting dan juga perlu di terapkan di lapangan, kang yoto melihat perbedaan bukan lah suatu hal yang mengancam tapi justru di jadikan modal untuk meraih masa depan yang lebih baik lagi.   Pulau Jawa menjadi sebuah daerah yang sukses dengan melepas belenggu kemiskinan dan dengan terus melakukan perubahan secara bertahap salah satunya adalah BOJONEGORO. Transformasi kepemimpinan di Bojonegoro adalah merupakan suatu momentum untuk membangun sebuah pemerintahan yang bersih dan benar. 3 Dalam kepemimpinan Kang Yoto tranformasi implementasi kepemimpinannya di Bojonegoro ini terdapat juga tantangan yang harus dihadapi yaitu perumusan kebijakan yang efektif dalam mewujudkan pembangunan berkela

TUGAS-TUGAS SETIAP KEPALA DESA YANG ADA DI DAERAH KALTARA

  Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagai dasar pembentukan DPMD Prov. Kaltara, tugas pokokDPMD adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka DPMD melaksanakan fungsi sebagai berikut : 1.      Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; 2.      Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang penataan desa; 3.      Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang kerja sama desa; 4.      Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat; 5.      Penyelenggaraa