Masalah Publik (Infrastruktur) Dan Bentuk Gaya Kepemimpinan nya

 

Nama : Adam Adam Alfian Nur

NIM : 201910050311015

 

Banyak sekali sebenarnya masalah-masalah public yang ada di kaltara saat ini, salah satunya adalah infrastruktur. Infrastruktur merupakan hal yang menjadi perbincangan warga saat ini, karena masih ada nya pelayanan dan beberapa fasilitas yang kurang saat ini atau belum memenuhi kriteria. Seperti misalnya masih adanya beberapa jalanan yang rusak, masalah listrik, masalah telekomunikasi seperti kurangnya kekuatan pada masalah internet.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo mengatakan infrastruktur masih menjadi persoalan utama di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Dia pun menyarankan agar Pemprov Kaltara memasukkan rancangan anggaran infrastruktur ke APBN tahun 2018. Kita juga tahu bahwa kaltara ini merupakan provinsi yang baru atau bisa di katakana masih kurang nya sekali masalah infrastruktur di bandingkan dengan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia saat ini.

Pemerintah Pusat dan DPR sudah melakukan pembicaraan pendahuluan pembahasan APBN 2018. Masukan dari Gubernur Kaltara Irianto Lambrie pada kunjungan Komisi V DPR RI awal pekan ini akan membantu merumuskan kebutuhan anggaran untuk provinsi kaltara.

Anggota Komisi V Hamka Baco Kady mengatakan pembangunan Kaltara tidak boleh hanya mengandandalkan APBN. Karena itu, dia mendorong pemerintah pusat memberi keleluasaan pada pemerintah daerah dalam berinovasi dari segi anggaran. Daerah-daerah yang baru dimekarkan seperti Kaltara memerlukan dana pinjaman untuk membangun infrastruktur.

Hamka juga menjelaskan, anggaran yang ada saat ini hampir sebagian besar digunakan untuk pembayaran gaji. Dana alokasi umumnya (DAU) digunakan untuk pembayaran gaji. "Untuk membangun infrastruktur, tidak ada alternatif lain kecuali dari utang atau pinjaman," kata Hamka.

Hamka pun menyampaikan pemerintah pusat harus membuka kesempatan pemerintah daerah meminjam dana untuk membangun daerah-daerah terisolasi. Apalagi, Kaltara ini daerah perbatasan. Pembangunan infrastruktur juga menyangkut harkat dan martabat Indonesia dengan negara yang berbatasan dengan Indonesia. "Tujuannya juga untuk menjaga NKRI," kata dia. Selain itu, Hamka menambahkan, pembangunan infrastruktur menjadi krusial di Kaltara untuk meningkatkan ekonomi. Jika infrastruktur tidak dibangun dengan cepat maka akselerasi ekonomi tidak bisa berkembang. "Kaltara merupakan provinsi baru tentu mengalami banyak hambatan dan kendala. Itu merupakan risiko dari adanya pemekaran daerah. Karena itu, yang paling mendasar di sini memang infrastruktur," kata dia.

 

Bentuk gaya kepemimpinan di Kalimantan Utara saat ini menurut saya bentuk gaya kepemimpinan yang bebas, karena dari beberapa pernyataan di atas untuk sementara pemerintah saat ini mengutamakan masalah infrastruktur karena masih adanya beberapa pembangunan yang belum terselesaikan.